Judul Buku | |
Deskripsi Singkat |
|
Kategori Buku |
|
Bagikan ke | |
Reformasi Birokrasi dan Administrasi
@Syakir Media Press
All right reserved
Penulis :
Dr. Rasidin Calundu, S.Ip, S.Pd. S.Kep, M.Kes M.Si
Editor :
Dr. Patta Rapanna, SE., M.Si
Desain Sampul :
Fahmi Jalsan
Lay out
Kru Syakir
Cetakan I, Januari 2023
x, 275 Halaman, 23 cm x 15,5 cm
CV. syakir Media Press
Jl. Kelapa Tiga No. 25
Kel. Ballaparang, Kec. Rappocini, Kota Makassar
Email : fahmi.mks96@gmail.com
Kata
Pengantar
Anggota
birokrasi disebut sebagai Pelayan Negara dan abdi masyarakat. Dengan predikat
demikian, mereka diharapkan dan dituntut menampilkan perilaku yang sesuai
dengan Kapasitasnya selaku abdi
tersebut. Keseluruhan perilaku para anggota birokrasi tercermin pada pelayanan
kepada seluruh masyarakat. Hal itu dilakukan melalui penerapan prinsip
fungsionalisasi, spesialisasi dan pembagian tugas dimana sudah barang tentu
terdapat bagian masyarakat yang menjadi “clientele”
suatu instansi tertentu. Sebagai prinsip dapat dikatakan bahwa pelayanan yang
diberikan oleh birokrasi kepada para clientele-nya
harus bersifat adil, cepat, ramah dan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu,
ungkapan yang mengatakan bahwa para pegawai negeri adalah untuk melayani dan bukan
untuk dilayani, hendaknya terwujud dalam praktik administrasi Negara
sehari-hari, sebab apabila tidak ada, ungkapan tersebut hanya akan menjadi
slogan tanpa makna. Dengan kata lain, teramat penting untuk mengupayakan agar
para anggota birokrasi menghindari perilaku yang tidak sesuai dengan peranannya
selaku abdi negara dan abdi masyarakat.Berdasarkan pemahaman tersebut di atas
maka penting dipahami untuk melakukan reformasi
birokrasi sebagai solusi dari caruk maruknya birokrasi yang bersumber
dari keperilakuan. Pemahaman perilaku dalam kaitannya dengan patologi
birokrasi, mutlak perlu disoroti dari sudut pandang etos kerja dan kultur
organisasi yang berlaku dalam suatu birokrasi tertentu. Telah dimaklumi bahwa
kultur organisasi suatu birokrasi tak bisa dilepaskan dari kultur sosial di
masyarakat luas. Kultur organisasi penting dipahami karena berperan, antara
lain sebagai alat pengendali perilaku para anggota birokrasi pemerintahan.
Dikatakan demikian, karena organisasi turut menentukan apa yang baik dan tidak
baik, yang boleh dan dilarang, hal-hal yang dipandang wajar dan yang tidak
wajar. Agar orang diakui dan diterima sebagai anggota birokrasi yang baik,
perilaku yang dituntut daripadanya adalah yang sesuai dengan kultur yang dianut
oleh organisasi yang bersangkutan.
Penulis
Rasidin
Calundu
